KARAWANG-Direktur Ruang Politik Indonesia, Wawan Wartawan, meminta Pemerintah menghapus Program Indonesia Pintar (PIP) jalur Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hanya melalui jalur reguler saja. Sebab skema PIP melalui aspirasi anggota DPR tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Dana bantuan PIP sebaiknya langsung diproses melalui Kementerian Pendidikan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa tanpa dikaitkan dengan mobilisasi politik atau praktik titip-menitip penerima bantuan,” tambahnya, Selasa (11/3/2025).
Wawan juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih proaktif dalam mengungkap dugaan penyelewengan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Karawang.
Menurut Wawan, baik Kepolisian maupun Kejaksaan harus serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya penyelidikan mendalam agar kasus ini bisa terungkap secara transparan.
“APH harus lebih menggali informasi dari akar permasalahan dan merespons dengan baik setiap dugaan penyimpangan dana PIP. Program ini menyangkut dana besar, jadi siapapun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu,”ujar Wawan.
Wawan juga menyoroti profesionalisme APH dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa transparansi harus menjadi prioritas, terutama ketika ada indikasi keterlibatan pihak-pihak berpengaruh, seperti pimpinan partai politik atau anggota DPR.
“Fakta-faktanya sudah jelas. Banyak pihak yang telah melaporkan dan menyertakan bukti. Jika ada keterlibatan unsur pimpinan partai, oknum DPR, atau kader partai politik, semuanya harus diungkap secara terbuka,”tegasnya.
Ia berharap APH terus mendalami bukti-bukti yang ada dan mengungkap kasus ini secara maksimal.
“Proses penyelidikan harus tetap berjalan hingga ada kejelasan. Jika nantinya ada opsi penyelesaian seperti restorative justice atau pengembalian kerugian, itu bisa dipertimbangkan. Namun, yang terpenting, proses hukum tetap berjalan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik,” tutupnya.(red)
