23.4 C
Indonesia
Wednesday, April 17, 2024

Ketua dan Satu Anggota PPK Cikampek Juga Dinonaktifkan

KARAWANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menonaktifkan Ketua dan satu orang anggota PPK Cikampek, karena dugaan pergeseran suara.

Sebelumnya KPU Kabupaten Karawang telah menonaktifkan sejumlah komisioner PPK di Kecamatan Pakisjaya dan juga Lemahabang, karena dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara yang mengakibatkan kerugian bagi sejumlah peserta pemilu.

Dengan dugaan pelanggaran yang sama, KPU Kabupaten Karawang juga menonaktifkan Ketua dan satu Anggota PPK Kecamatan Cikampek.

“Semua yang terindikasi bermain kita nonaktifkan, dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Karawang, Ikmal Maulana, Minggu (3/3/2024).

Ikmal mengungkapkan, karena adanya indikasi “permainan” yang dilakukan oknum PPK Cikampek, sehingga KPU menonaktifkan dua orang komisioner PPK Cikampek, yaitu ketua dan satu anggota.

“Sudah (dinonaktifkan). Dua orang, ketua dan satu anggota,” ungkap Ikmal.

Sebelumnya, oknum komisioner PPK Cikampek diduga telah dengan sengaja menggeser perolehan suara PKB dan caleg nomor urut 2 ke caleg nomor urut 1. Hal itu pun mendapatkan protes keras dari massa pendukung caleg nomor urut 9 karena dianggap merugikan.

Setelah dilakukan singkronisasi data perolehan suara hasil rekapitulasi PPK yang ada di Bawaslu, terbukti adanya pergeseran lebih dari 2.000 suara yang berasal dari perolehan suara partai dan caleg nomor urut 2 ke caleg nomor urut 1. Sehingga Bawaslu pun meminta agar dilakukan pencermatan ulang.

Aksi protes tersebut pun membuat PPK Cikampek harus melakukan penghitungan ulang C Plano 8 desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Cikampek. Setelah dilakukan penghitungan ulang, benar bahwa sebelum terjadi pergeseran hingga lebih dari 2.000 suara.

Ketua PPK Cikampek, Khoerudin sendiri mengaku karena faktor kelelahan sehingga kemungkinan terjadi salah input. Namun hal ini dibantah oleh sejumlah saksi yang turut mengikuti proses rekapitulasi di PPK Cikampek. Sebab sebelum adanya aksi protes pada Rabu 28 Febuari 2024, proses rekapitulasi sudah selesai pada Selasa 27 Febuari 2024 dan hasilnya sudah disetujui oleh para saksi dan akan dilakukan Plano penetapan pada Rabu 28 Febuari. Namun jelang dilakukan plano penetapan ditemukan adanya ketidaksesuaian data D1, dimana adanya dugaan pergeseran suara pada perolehan suara PKB.(red) 

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -

BERITA TERKINI