KARAWANG-Sejumlah LSM berbondong-bondong datang ke DPRD Kabupaten Karawang untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (21/11/2024) terkait dugaan mobilisasi ASN untuk kepentingan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024 dalam kegiatan Kapacity Building yang diselenggarakan Forkopimda di Bogor, beberapa waktu lalu.
Namun para ketua LSM yang hadir dengan puluhan anggotanya itu kecewa karena tak ada anggota Forkopimda yang hadir dalam kegiatan tersebut, kecuali Ketua DPRD H. Endang Sodikin sebagai tuan rumah. Alih-alih mendatang Pj Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres dan Kajari, yang hadir mewakili Forkopimda malah Asda I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan.
Ketua LSM Lodaya, Nace Permana mengatakan, dalam RDP tersebut akhirnya terungkap bahwa kegiatan kapacity building di Bogor mencatut nama Forkopimda, karena ketua DPRD, Dandim dan Kapolres sudah mengkonfirmasi tidak hadir dalam acara itu. Kapacity building tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Daerah yang mencatut nama Forkopimda dalam suratnya.
“Sudah jelas bahwa DPRD, Kapolres dan Dandim tidak hadir dalam acara ini. Maka kita desak mereka untuk melayangkan somasi kepada yang menandatangani surat yang mengatasnamakan Forkopimda tersebut,” tegas Nace.
Kegiatan kapacity building yang digelar jelang Pilkada 2024 ini telah memunculkan kecurigaan publik, akan adanya mobilisasi ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Karawang 2024. Kecurigaan tersebut muncul karena sejumlah LSM mendapatkan informasi sebelumnya ada beberapa kegiatan lain yang juga melibatkan oknum ASN Karawang yang digelar di luar daerah yang berbau mobilisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan jelang Pilkada Karawang 27 November 2024 mendatang.
Bahkan kegiatan senam yang akan dilaksanakan Jumat 22 November 2024 besok, juga dicurigai sebagai salah satu bentuk mobilisasi ASN untuk kepentingan Pilkada. Meski senam bersama tersebut beralibi sebagai kegiatan perpisahan dengan Pj Bupati. Untuk itu masa LSM mendesak agar kegiatan tersebut dibatalkan.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Edang Sodikin menegaskan, dalam kegiatan kapacity building yang diselenggarakan di Bogor, tidak ada satu pun pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang hadir. “Tidak ada satu pun Pimpinan dan anggota DPRD hadir dalam kegiatan kapacity building di Bogor,” tegas Kang HES, sapaan akrab H. Endang Sodikin dalam RDP tersebut.
Asda I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan menjelaslan, Kegaiatan kapacity building ini sudah berjalan sejak tahun 2022. Tahun 2024 ini dilaksanakan di Bogor dengan konsep ‘Kopdar’ atau diskusi secara tidak formal. Sehingga materi yang disampaikan hanya 2 jam saja.
“Salah satu yang dievaluasi dalam kegiatan ini yaitu terkait MCP KPK, Karawang mendapatkan ranking 24 dari 27 Kabupaten/Kota di Jabar. Maka yang menjadi fokus materi pemaparan terkait ini,” jelasnya.
Kaitan kecurigaan netralitas ASN, lanjut Wawan, yang diundang dalam kegiatan di Bogor hanya Kepala OPD dan Camat, serta staf pendukung. Kurang lebih yang hadir sebanyak 91 orang.
“Kaitan dengan senam, jika harus dibatalkan kemungkinan tidak bisa, karena surat sudah beredar. Untuk membuktikan transparansi kami, saya undang DPRD untuk hadir,” kata Wawan.
Ditempat yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Khoerudin mengatakan, dalam Forkopimda bukan hanya Pemerintah Daerah dalam arti eksekutif. Namun ia mendapatkan konfirmasi bahwa bukan hanya DPRD yang tidak terlibat dalam kegiatan kapacity building di Bogor, melainkan juga Kapolres dan Dandim pun tidak terlibat.
Ia juga menyayangkan kegiatan kapacity building ini diselenggarakan Jelang Pilkada 2024 dan di luar daerah. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya bahkan saat pertama kali kapacity building digelar pada tanggal 2 Desember.
“Yang kami pertanyakan kenapa kegiatan ini (kapacity building di Bogor) dilaksanakan sebelum Pilkada. Kan bisa setelah Pilkada nanti, bisa akhir November atau awal Desember,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengungkapkan, yang dipusingkan oleh kegiatan kapacity building di Bogor adalah DPRD. Permintaan RDP hari ini saja dianggap tidak memuaskan karena Forkopimda tidak hadir.
“Jangan sampai saya sampaikan ini kepada Ketua fraksi saya, untuk berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain, untuk mengajukan hak angket atau interplasi,” tegas Khoerudin.
Khoerudin juga meminta agar kegiatan senam bersama sebagai bentuk perpisahan dengan Pj Bupati dibatalkan. Kalau pun mau menggelar acara seolah perpisahan dengan Pj Bupati, buat kegiatan yang lain, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para LSM. “Kami di DPRD akan bersurat kepada eksekutif untuk membatalkan kegiatan Senam,” tandasnya.(red)
