20.4 C
Indonesia
Thursday, June 20, 2024

Terima Pencalonan Kades Ciparagejaya sebagai Ketua Koperasi, Tokoh Masyarakat Semprot Panitia

KARAWANG,Sakatanews.com-Kepala Desa Ciparagjaya Jaya, Kabun yang mencalonkan sebagai Ketua Koperasi Samudera Mulya kembali disoal. Bahkan tokoh masyarakat juga mengkritik sikap panitia pemilihan yang tidak mengindahkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tokoh Masyarakat Desa Ciparagjaya, Teguh Asmara mengatakan, ia tidak mempermasalahkan pencalonan Kabun sebagai Ketua Koperasi jika statusnya bukan sebagai Kepala Deaa.

“Saya tidak membahas persoalan tentang keanggotan bapak lurah Kabun, karena bukan hak saya. Saya juga bukan anggota koprasi tersebut. Yang menjadi anggota itu kan harus mempunyai kapal ( juragan ). Yang saya persoalkan itu setatus dia sebagai kepala desa karena saya juga menjadi bagian masyarakat desanya,” ujarnya, Sabtu (15/10/2022).

Teguh menegaskan, meski hajat ini merupakan kegiatan internal Koperasi, sepatutnya tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Ketua penitia semudah & segampang itu menerima calon dari seorang kepala desa tanpa ada nya pertimbangan dulu. Saya juga menanyakan status ketua penitia pemilihan koprasi tersebut. Sebab dari pemilihan kepala desa serta pemilihan koprasi perasan hanya dia yang menjadi ketua penitia. Ini membuat saya bertanya ada apa ini ! Apa tidak ada masyarakat lain yg mampu menjadi ketua panitia,” cetus dia.

Menurut Teguh, memang tidak menjelaskan secara eksplisit dalam UU desa no 6 tahun 2014 tentang peraturan larang kepala desa menjabat ketua koprasi. Tetapi tidak mungkin seorang nakoda kapal memegang dua kemudi sekaligus dalam satu wilayah, karena bakal banyak masyarakat yg merasa dirugikan.

“Contoh kecil saja masyarakat yang sedang butuh kehadiran seorang kepala desa, pak lurahnya tidak ada sedang rapat sama dinas perikanan mengurus tentang wacana pemindahan pelelangan ikan yg anggaranya 100M itu loh, Mau sampai kapan masyarakat dirugikan? Tolong lah perhatikan dulu warganya semua,” kata dia.

Tentang persoalan ini, lanjut Teguh, mestinya ada peran dari anggota BPD. “Tapi dimana ini Badan Permusyawaratan Desa? Masyarakat Desa Ciparagejaya bukan hanya 195 anggota saja, masih ada 4000 lebih warganya yg harus diperhatikan,” tegasnya.

Teguh mengungkapkan, persoalan di Desa Ciparagejaya juga masih banyak yang harus dibenahi. Salah satunya terkait keberadaan BUMDesa yang sampai saat ini masih dipertanyakan.

“Statusnya ada BUMDes Desa Ciparagejaya di Kementrian Desa, tapi masyarakat sampai sekarang tidak tau itu badan usaha desa bentuknya apa dan siapa yg mengelolanya?,” ungkap dia.

“Belum lagi tentang sarana prasarana olahraga, pengelolan sampah serta masih banyak persoalan di desa ini yang harus di benahi . Tidak bisa saya sebutkan karena terlalu banyak persoalan di desa ini,” tuturnya.

Masih kata Teguh, yang mengejutkan saat ia membaca artikel di media bahwa alokasi Dana Desa Ciparagejaya Tahap II dialokasikan kepada ketahanan pangan produk budidaya ikan. Dimana di dalamnya ada pembagian kepada juragan nelayan 30 kelompok ketua dan anggota 240 orang, masing-masing akan mendapatkan satu unit mesin 24PK serta budidaya ikan lele, bandeng dan udang bago.

“Mirisnya waktu pembagian mesin 24PK ini bersamaan dengan pencalonan Lurah Kabun sebagai ketua Koperasi. Apakah ada hubungannya alokasi Dana Desa ini dengan Pencalonan Lurah Kabun sebagai Ketua Koperasi? Ada apa ini sebenernya dengan pemerintahan desa? Memang masyarakat Desa Ciparage itu semuanya juragan yang punya kapal yang punya tambak? Tidak memperhatikan elemen masyarakat yang lain? Saya menduga adanya nepotisme dan penyalahgunaan wewenang di Desa Ciparagjaya ini. Saya berharap ada perhatiannya dari ibu bupati dan bapak wakil bupati serta bapak sekda untuk membenahi persoalan ini,” tandasnya.(red)

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
- Advertisement -

BERITA TERKINI